DPRD: Rp 30 Miliar Anggaran Sumbar Akan Difokuskan untuk Mitigasi Bencana

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkan, anggaran tanggap darurat pada komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar tahun 2021 akan difokuskan kepada penanggulangan bencana alam.

“Secara geografis Sumbar merupakan daerah yang rentan terhadap bencana alam, untuk itu harus ada anggaran yang siap dalam langkah pencegahan dan penanggulangan bencana,” katanya dikutip dari laman resmi DPRD Sumbar, Rabu 27 Januari 2021.

Dia mengatakan untuk tahun ini, anggaran tanggap darurat pada APBD Sumbar disediakan sekitar Rp 30 miliar. Dana itu difokuskan untuk bencana alam, untuk penanganan Covid-19 dialokasikan tidak sebesar tahun lalu.

Dia menambahkan, selain kemungkinan potensi gempa di kawasan Megathrust, ada juga ancaman banjir dan longsor yang tersebar di sejumlah titik.

"Megathrust jelas perlu diwaspadai, sedangkan untuk longsor dan banjir, berdasarkan kajian badan geologi terdapat di lima daerah," ujarnya

Dia menjelaskan, dari 5 juta lebih penduduk Sumbar, 20 persen atau 1 juta diantaranya tinggal dikawasan rawan bencana. Mulai dari ancaman gempa, tsunami, banjir, longsor dan juga letusan gunung api.

Lima daerah berpotensi banjir dan longsor terangnya, Kabupaten Pasaman, Padang Pariaman, Agam, Bukittinggi dan Tanah Datar.

Sedangkan untuk Kota Padang potensi banjir bandang cukup besar. Sedangkan untuk ancaman Gunung api, masih siaga di sekitar Gunung Kerinci yang mengancam kawasan Solok Selatan.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Rafdinal mengatakan DPRD akan kembali melakukan pemetaan sarana prasarana evakuasi masyarakat menghadapi bencana.

Dalam beberapa waktu terakhir persoalan tersebut sedikit terabaikan, mengingat pemerintah fokus terhadap penanganan Covid-19.

Untuk memberikan rasa aman , terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, sarana antisipatif akan kembali dioptimalkan.

"Kita akan tingkatkan kembali jalur-jalur evakuasi masyarakat, begitu juga dengan selter. Sosialisasi untuk menghadapi bencana juga akan digencarkan," katanya.

Semua berharap bencana jangan terjadi. Sebagai salah satu unsur pemerintah daerah, DPRD harus memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Jangan nanti ada unsur saling menyalahkan.