Gubernur Sumbar: Perbaikan Jalan Sitinjau Lauik Bakal Diambil Alih BPJN

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi bersama Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Syachputra Ghani, dan OPD terkait kembali tinjau titik longsor di ruas jalan Padang - Solok, atau Sitinjau Lauik, Selasa (30/8/2022) siang.

Di lokasi, tampak para petugas dan dua alat berat masih terus bekerja membersihkan jalan dari longsoran material yang berjatuhan pasca diguyur hujan deras sejak sehari sebelumnya. Sementara petugas dinas perhubungan mengatur buka tutup arus lalu lintas.

Usai meninjau lokasi dan berkoordinasi dengan BPJN, dan OPD terkait, gubernur menegaskan agar perbaikan jalan segera dilakukan. Karena jalur Sitinjau lauik menjadi satu-satunya jalan terdekat dari Solok ke Padang dan menjadi jalur penting perekonomian Sumbar. Gubernur berharap pengerjaan jalan bisa berjalan lancar dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

"Perbaikan jalan akan dilakukan BPJN karena ini jalan nasional dan bencana. Polhut juga akan diturunkan untuk pengawalan, PU Provinsi Sumbar mengawasi dan dishub membantu pengaturan lalu lintas. Tentang perizinan hutan lindung, perizinannya dari provinsi," ujar gubernur.

"BPJN yang akan menentukan jalan ini mau diapakan, yang penting transportasi, arus barang dan orang lancar," sambung Buya Mahyeldi.

• Penerapan ESG di Industri Makanan Minuman Dianggap Masih Sebatas Sukarela
• Hanya Hitungan Detik, Gedung Pencakar Langit Senilai Rp2,23 Triliun Hancur Digempur 4.000 Kg Bahan Peledak
• Jokowi Gelontorkan BLT hingga Rp24,17 Triliun, Untuk Apa? Cek di Sini
• Bangunan Sekolah hingga Tempat Ibadah Rusak Akibat Gempa Magnitudo 6,4 di Mentawai

Sementara itu, terkait rencana pembangunan flyover sitinjau lauik tahun 2023, menurut Buya Mahyeldi akan dilakukan dengan konsep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal ini sesuai kesepakatan rapat antara Dirjen PUPR dan Bappeda.

Gubernur juga mengapresiasi perhatian dan dukungan wakil rakyat di DPR RI terhadap kondisi sitinjau lauik yang jalurnya penuh resiko dan sudah saatnya perlu perbaikan dengan dukungan semua pihak dan perencanaan yang matang.

"Sesuai hasil rapat dengan PUPR dan Bappeda, pembangunannya melalui KPBU, yang akan dikerjakan oleh Hutama Karya. Kita juga merasa senang, anggota DPR RI, Pak Andre juga ikut membantu. Ini memang harus jadi agenda kita bersama, tidak bisa diselesaikan oleh gubernur sendiri. Masyarakat dan DPR RI  memberikan dukungan, mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai," harap gubernur. (rilis)