Pemerintah Realokasi Gas Ekspor ke Domestik, PGN: Inisiatif Strategis untuk Ketahanan Energi

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama SKK Migas mengambil tindakan nyata untuk mendukung ketersediaan pasokan gas bumi di tingkat nasional. Inisiatif positif berupa realokasi gas ekspor ini akan meningkatkan peran PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan seluruh sektor pelanggan di dalam negeri.

”PGN menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungan yang secara holistic diberikan dalam pemenuhan kebutuhan gas domestik. Kami akan memanfaatkan pasokan dengan optimal demi keberlanjutan layanan gas bumi dan ketahanan energi nasional,” ungkap Direktur Utama PGN Arief S. Handoko dalam keterangan resminya.

• Dari Daun Kelor ke Produk Makanan Favorit Banyak Orang, Begini Perjalanan Bisnis Berkat KUR BRI
• Atas Dukungan Pemerintah, PGN Amankan Ketahanan Gas Domestik Tambah Pasokan dari Penandatanganan Swap Gas Agreement
• Jejak Perjalanan Ojek Online: Dulu, Kini, dan Nanti

Arief menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah terhadap pemenuhan gas bumi domestik dijalankan secara berkesinambungan. 

Melalui kebijakan pemerintah dimaksud, PGN menjalankan dua kesepakatan strategis yang membuat subholding gas Pertamina ini mendapatkan tambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik. Terdiri atas Domestic Swap Agreement dan Gas Sales Agreement dengan West Natuna Group yang penandatanganan perjanjiannya berlangsung dalam ajang IPA Convex 2025, Rabu, 21 Mei 2025.

Dua perjanjian ini mengatur sejumlah volume gas yang sebelumnya dialirkan ke Singapura dari West Natuna Group, akan dialihkan dan dimanfaatkan PGN untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

Arief menambahkan bahwa PGN berharap swap gas domestik dapat memperkuat upaya bersama untuk memastikan pasokan gas dalam negeri semakin stabil dan efisien. Kebijakan ini membantu memenuhi kebutuhan energi di berbagai sektor, khususnya industri. 

Pasca penandatanganan gas swap agreement, PGN berarti akan mendapatkan pasokan gas baru dengan volume lebih dari 71,83 BBTUD yang telah diamankan melalui penandatanganan 6 kerjasama. Penandatanganan gas swap agreement ini juga menunjukkan semangat pelaksanaan arahan yang diberikan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Mari kita bekerjasama kolaborasi, pihak swasta dalam negeri, swasta luar negeri, BUMN, pemerintah dari semua tingkatan. Mari kita bekerjasama untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Kalau kita tergantung dari impor terus, sumber daya yang kita keluarkan sangat besar,” ujar Prabowo dalam sambutannya saat Signing Ceremony of New Production Sharing Contracts and Commercial Agreements di IPA Convex 2025.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pengalihan atau swap gas domestik dilakukan sekaligus sebagai langkah nyata mengatasi tantangan potensi defisit pasokan di dalam negeri. Sejauh ini impor masih bisa dihindari, sehingga pemerintah menyiapkan mekanisme swap gas agreement dengan pemasok gas dari wilayah Natuna.