Pendanaan Iklim dari Negara Maju Disebut Kurang Transparan dan Mengkhawatirkan

JAKARTA - Sebagian besar dari komitmen keuangan iklim dari negara maju yang terjadi antara tahun 2013 dan 2021—sekitar dua pertiga dari total US$343 miliar ternyata tidak pernah dilaporkan sebagai pencairan atau memiliki keterkaitan yang sedikit dengan isu iklim. Demikian hasil analisis terbaru dari ONE Campaign.

ONE, yaitu sebuah kelompok advokasi nirlaba, menyatakan analisis mereka terhadap data sumber terbuka mengenai pendanaan iklim internasional publik dari negara-negara maju dan lembaga multilateral menyoroti kurangnya transparansi yang mengkhawatirkan.

ONE juga turut menambahkan, hal ini juga menekankan kesenjangan antara kebutuhan pendanaan iklim di pasar negara berkembang. Banyak di antaranya sedang berjuang melawan krisis utang, tidak sesuai dengan yang disediakan negara-negara kaya.

• Inilah Penyebab dan Gejala Pneumonia yang Harus Anda Waspadai
• Ketidaktepatan Pemerintah Menghitung Alokasi Solar Subsidi
• Inilah Pengaruh Kesehatan Mental Terhadap Kondisi Keuangan

“Tidak ada audit atau pemeriksaan atas apa yang dilaporkan,” kata David McNair, direktur eksekutif kebijakan global. “Tidak ada pertanggungjawaban apa pun,” sambungnya, dikutip dari Reuters, Kamis, 30 November 2023.

Kampanye ONE mengatakan negara-negara Barat melaporkan proyek-proyek yang tidak terkait dengan iklim—mulai dari pembangkit listrik tenaga batu bara hingga proyek hotel pesisir—karena pendanaan iklim semakin berkurang dari dana yang dijanjikan.

Dua kelompok - Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim—menyusun data berdasarkan apa yang diserahkan negara-negara dan bagaimana mereka mengklasifikasikan pengeluarannya. Tidak ada kelompok yang segera menanggapi permintaan komentar yang dikirim melalui email pada Rabu malam.

Sementara negara-negara maju telah berjanji mengirimkan US$100 miliar per tahun untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi dan beradaptasi dengan perubahan iklim, tidak ada aturan atau pedoman resmi yang menguraikan apa yang dapat mereka laporkan ke PBB sebagai pendanaan iklim.

Analisis ONE menemukan antara 2013 dan 2021, Nigeria menerima 75% lebih sedikit dari yang dijanjikan-defisit/kekurangan US$4,5 miliar. Kenya juga menerima US$4,5 miliar lebih sedikit dari yang dijanjikan, sementara kekurangan Senegal mencapai US$2,8 miliar.

• Waspada! Ini 4 Pemanis Buatan Terburuk untuk Dikonsumsi
• TikTok Dikabarkan Shop Sedang Jalin Komunikasi dengan Sejumlah E-Commerce
• 5 Cara Aman Pinjam Uang dari Teman dan Keluarga

ONE mendesak peraturan pengungkapan yang lebih baik, metodologi yang transparan dan dapat direplikasi, serta validasi data.

“Kita perlu mengatasi masalah ini sehingga negara-negara benar-benar memiliki cukup uang untuk berinvestasi dalam energi bersih dan berinvestasi dalam ketahanan terhadap perubahan.”

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 01 Dec 2023 

Tulisan ini telah tayang di balinesia.id oleh Redaksi pada 02 Des 2023