Pengembangan Industri Pertanian di Sumbar Dapat Dukungan dari Kementerian Investasi

Menteri Investasi/​Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menanggapi langsung permintaan Gubernur Sumbar Mahyeldi yang meminta dukungan terhadap pengembangan industri produk pertanian di daerah itu.

Gubernur Mahyeldi menyatakan pada RPJMD 2021-2026 Sumbar akan fokus pada bidang pertanian secara luas, pariwisata dan pendidikan.

"Kami berharap dukungan terutama untuk pengembangan industri produk pertanian," kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Koordinasi tentang Peta Peluang Investasi yang siap ditawarkan pada 2021 secara virtual di ruang rapat gubernur, Jumat (18/6/2021).  

Gubernur juga mengatakan Pemprov Sumbar telah mengalokasikan anggaran 10 persen khusus untuk pertanian. Hal itu dilakukan karena 57 persen penduduk Sumbar berprofesi sebagai petani dan 24 persen PAD berasal dari sektor pertanian.

Namun hal itu masih belum cukup. Perlu dukungan yang lebih besar agar potensi yang tersedia bisa terus berkembang dan menyerap tenaga kerja di daerah.

"Potensi yang sangat mungkin untuk dikembangkan adalah industri pengolahan kelapa, industri pengolahan kopi arabika, industri pengolahan gambir dan kakao," ujar Mahyeldi.

Mahyeldi katakan, nahan baku untuk tiga komoditas ini tersedia melimpah karena didukung luas lahan yang sangat besar.

"Dukungan penyusunan Feasibility Study (studi kelayakan) untuk empat potensi ini akan mampu menggerakkan perekonomian di Sumbar," katanya.

Menanggapi hal itu, Menteri Investasi/​Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia langsung meminta deputi di kementeriannya untuk mencatat dan menindaklanjuti permintaan dari Gubernur Sumbar tersebut.

"Industri kelapa, gambir, kakao dan kopi ini langsung menampung menampung hasil pertanian dari masyarakat karena itu perlu dukungan. Siapkan Feasibility Study dan carikan investor," katanya.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot investasi memang menjadi target tapi hal itu tidak akan banyak artinya jika tidak merata. Jadi investasi yang didukung tidak hanya yang besar, tetapi juga UMKM yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Investasi itu harus ada multiplier effect-nya pada UMKM dan masyarakat juga.

Mentri Investasi bahkan langsung mengangendakan untuk datang ke Sumbar pada 26 Juni 2021 untuk menggelar rapat koordinasi tentang investasi.

Sementara itu Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/ Badan koordinasi penanaman modal (BKPM) Nurul Ichwan mengatakan rapat koordinasi yang digelar adalah awal penyusunan peta peluang investasi proyek strategis yg akan ditawarkan pada 2021.

"Ini arahan Presiden pada Menteri untuk menyiapkan informasi komprehensif tentang peluang investasi di daerah untuk ditawarkan pada investor potensial.
Kemudahan ini akan memudahkan investor mengambil keputusan menanamkan investasi di Indonesia," katanya.

Outputnya berbentuk profil proyek Feasibility Study, infografis, informasi proyek berbasis partial untuk ditampilkan di web hingga bisa diakses publik.

Tahun 2021 akan disiapkan 25 peluang investasi yang tersebar pada 20 provinsi. Sektornya diantaranya pariwisata, pengembangan kawasan dan industri yang terintekrasi serta kawasan penunjangnya.

Ia mengatakan pada 2020 ada 23 proyek di 16 provinsi yang disediakan dengan anggaran sekitar Rp80 Miliar. Dengan anggaran itu total nilai investasinya bisa mencapai 102,7 Triliun. Diharapkan tahun ini akan bisa lebih besar lagi.