Senin, 14 Maret 2022 20:32 WIB
Penulis:Sutan Marajo
Editor:Redaksi
Presiden Jokowi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional dan swalayan di daerah Yogyakarta Minggu, 13 Maret 2022.
Dari sidak yang dilakukan, presiden menemukan bahwa ketersediaan stok minyak goreng di pasaran saat ini masih cenderung langka.
Hal itu diketahui ketika Jokowi menjumpai sebuah toko minimarket di pasar Kembang, Yogyakarta. Disana Presiden mendapati bahwa stok minyak goreng tidak tersedia sejak toko itu dibuka. “Sejak kapan tidak ada?” tanya Presiden. “Baru tadi pagi Pak,” jawab penjaga minimarket.
Bukan hanya tidak tersedia, namun kedatangan pada pengiriman stok minyak goreng itu pun diketahui tidak pasti. “Tapi datang lagi kapan?” tanya Presiden. “Enggak mesti, Pak,” ucap penjaga toko tersebut.
Jokowi juga menanyakan tentang harga jual yang ditetapkan oleh sejumlah pedagang di lokasi tersebut. Dari sana Jokowi mendapati bahwa harga minyak goreng yang dijual berbeda-beda dan mayoritas tidak sesuai dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
Di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta, Jokowi mendapati harga minyak goreng berkisar mulai dari Rp14.000 sampai Rp20.000 per liter.
Meski begitu, tingginya harga minyak goreng di atas kebijakan minyak goreng satu harga sebesar Rp14.000 per liter pun tidak juga menjamin ketersediaan stoknya. Terbatasnya stok minyak goreng yang beredar di pasaran hingga harganya yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah masih menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
Menanggapi hal itu, dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet Pramono Agung menyebutkan bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Apalagi menjelang bulan puasa yang akan segera berlangsung mulai bulan depan nanti.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini,” jelasnya dalam keterangan resmi dikutip Senin, 14 Maret 2022.
Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri.
“Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri, " jelasnya seperti dikutip dari laman resmi TrenAsia.com jaringan media Jogjaaja.com.
"Maka harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali,” tegas Pramono.