Ahok Sebut Model Bisnis BUMN Malah Merugikan Negara

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali membuat heboh publik Tanah Air. Terbiasa dengan gaya blak-blakan, Ahok membongkar borok model bisnis yang dilakukan Badan Usaha Miliik Negara (BUMN).

Dalam sebuah Webinar, Ahok mengatakan bahwa banyak proyek yang dikerjakan BUMN merugikan negara dan menguntungkan pihak lain. Meski demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah melakukan intervensi.

"Banyak kontrak BUMN yang sangat merugikan BUMN juga, termasuk Pertamina. Jadi itu yang saya marah, ini yang lagi kita koreksi ini. Kenapa kontrak-kontraknya menguntungkan pihak lain," ujar Ahok dikutip dari Youtube-nya, Rabu, 1 Desember 2021.

• Inilah Syarat Masker yang Dianjurkan Untuk Mengatasi Penularan COVID-19 Varian Omicron
• Wali Kota Padang Serahkan Bantuan Beras Miskin untuk 200 Orang Anak Yatim
• Modifikasi Mobil Daihatsu Indonesia Merambah hingga ke Malaysia

Dia tidak spesifik menyebut proyek apa saja yang merugikan negara tersebut. Namun, dia melihat ada proses bisnis yang salah di BUMN, termasuk perusahaan yang dipimpinnya.

Untuk itu, Ahok meminta direksi BUMN melakukan transformasi model bisnis agar bisa berjalan lebih transparan dan terdigitalisasi sehingga mudah dikontrol.

Tidak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta para direksi BUMN memiliki mens rea atau niat baik dalam menjalankan bisnis di perusahaan pelat merah.

Dengan niat yang baik, maka tidak sulit bagi direksi BUMN untuk menentukan dan memutuskan proyek yang dijalankan.

"Saya berharap direksi-direksi di BUMN selama Anda tidak punya niat buruk melakukan sebuah investasi, tentu ketika Anda dipilih jadi seorang dirut, Anda memiliki skill dan kemampuan, Anda harus paham, menimbang investasi. Jika tidak, Anda punya hak memakai konsultan," kata Ahok.

Niat baik menjadi sorotan Ahok karena dia memandang bahwa banyak oknum di BUMN yang bekerja tidak secara transparan. Hal itu membuat banyak proyek tidak dikerjakan dengan benar sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

"Kalau Anda jadi dirut, Anda harus berani eksekusi. Kalau Anda enggak berani ya enggak usah jadi dirut," tegas Ahok.

Tidak hanya di lingkup BUMN, dalam struktur pemerintah pun Ahok menilai masih banyak pejabat yang tidak memiliki niat baik dalam mengeksekusi kebijakan.

Ahok menyoroti rendahnya realisasi APBD karena memang banyak pejabat tidak berani memutuskan karena takut terjebak di dalam tindak pidana korupsi.

"Pejabat itu ketika untuk kepentingan publik dia bisa memutuskan. Pejabat itu memang disumpah untuk memutuskan sesuatu yang berguna buat rakyatnya," tandasnya. (TrenAsia.com)