Jokowi Soroti Fenomena Dana Publik Belum Terserap Hingga Tahun Anggaran

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menekankan persoalan penggunaan dana publik yang masih belum terserap dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kritik keras juga dilontarkan oleh Jokowi terhadap tingkat penyerapan yang hanya mencapai 64 persen di tingkat daerah dan 74 persen di pusat.  

Presiden menyoroti fenomena yang terus berulang setiap tahun, di mana dana publik senilai triliunan rupiah masih belum terserap hingga akhir tahun anggaran.  Tidak hanya itu, Jokowi secara tegas memerintahkan penyaluran segera dari dana-dana tersebut dalam jangka waktu tiga minggu ke depan. 

Presiden juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tahun 2024 akan segera dimulai pada bulan Januari, dengan demikian, sisa dana yang masih tersedia baik di APBN dan APBD harus segera digunakan untuk kegiatan tahun 2023 yang masih berlangsung.

• Antisipasi Momen Nataru, Kendaraan Angkutan Barang Mulai Dibatasi
• IMF Serukan Perubahan di COP28 untuk Atasi Krisis Iklim
• Minimnya Dealer Disebut Jadi Penyebab Adopsi Kendaraan Listrik Masih Rendah

Jokowi mengingatkan bahwa dana yang masih belum terserap pada tahun 2023 harus dieksekusi secara efisien. Langkah-langkah eksekusi harus diambil secepat mungkin untuk memastikan penggunaan dana yang optimal dan tepat guna.

"Eksekusi segera, eksekusinya sesegera mungkin. Jadi bolak-balik saya sampaikan, Januari segera dimulai anggaran itu realisasi, realisasikan secepat-cepatnya," ujar Jokowi dikutip dari Antara Kamis, 30 November 2023.

Perlu adanya kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta koordinasi yang efektif antarinstansi terkait dalam rangka memaksimalkan penyerapan anggaran yang masih tersedia. Peningkatan efisiensi administrasi dan percepatan proses pengajuan serta pelaksanaan proyek-proyek yang telah direncanakan menjadi hal penting yang harus diutamakan dalam periode waktu yang terbatas ini.

Terkait hal ini, langkah-langkah konkret dan strategis dalam mengidentifikasi proyek-proyek yang mendesak untuk segera dijalankan, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran, serta pemenuhan administrasi yang tepat waktu dan akurat menjadi aspek yang krusial untuk diprioritaskan.

• Girl Group BLACKPINK Berhasil Raih British Most Excellent Order of The British Empire
• Cara Membuat Fanalytics Spotify yang Ramai Dibagikan di Media Sosial
• Link Nonton Squid Game: The Challenge, Reality Show yang Terinspirasi dari Squid Game

Dengan demikian, Presiden Jokowi menegaskan bahwa optimalisasi penggunaan dana publik yang tersedia harus menjadi fokus utama dalam tiga minggu ke depan. Hal ini bukan hanya penting untuk menyelesaikan proyek-proyek yang masih tertunda pada tahun 2023, tetapi juga untuk memastikan kick-off yang efektif pada tahun 2024 serta memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 30 Nov 2023 

Tulisan ini telah tayang di balinesia.id oleh Redaksi pada 30 Nov 2023