Klaim RS Pasien COVID-19 Hingga Juni Senilai Rp10,6 Triliun Sudah Dibayarkan Pemerintah

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi tahap pertama klaim Rumah Sakit (RS) untuk pasien COVID-19 sudah mencapai 100%. Hingga Juni 2021, Kemenkeu sudah mencatat penyaluran dana klaim RS sebesar Rp10,6 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu menyebut pihaknya masih harus merealisasikan dana klaim RS pasien COVID-19 di semester II-2021 dengan pagu Rp11,97 triliun. Penyelesaian dispute klaim RS pasien COVID-19 sendiri tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) nomor HK.01.07/MENKES/4718/2021.

“Penyelesaian akan kami lakukan lebih cepat, untuk semester I-2021 sudah kami selesaikan sepenuhnya,” kata Febrio dalam Media Briefing, Jumat. 9 Juli 2021.

Selain itu, Febrio menuturkan telah melakukan penyelesaian insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp2,6 triliun. Dana tersebut dikucurkan kepada 323,486 nakes. Insentif tersebut belum termasuk dana santunan 166 nakes yang meninggal akibat COVID-19 sebesar Rp49,8 miliar.

Febrio juga menyebut telah menyelesaikan klaim tunggakan RS pasien COVID-19 periode tahun lalu sebesar Rp6,6 triliun. Menyoal anggaran tahun lalu, Kemenkeu tercatat memiliki Sisa Lebih Anggaran (SILPA) pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang cukup besar.

Dana pos kesehatan masih tersisa Rp36 triliun dari pagu anggaran Rp101,5 triliun. Kemudian, sisa anggaran sektor perlindungan sosial (perlinsos) Rp9,8 triliun dari pagu Rp220,4 triliun.

Sisa anggaran paling besar ada di pos insentif usaha yang sebesar Rp64,4 triliun dari pagu Rp120,6 triliun. Kemudian sisa anggaran pos Dukungan UMKM & Pembiayaan Korporasi RP3,9 triliun dan program sektoral Rp1,3 triliun.

Febrio mengatakan telah belajar dari lambatnya realisasi PEN pada tahun lalu. Dirinya menjamin realisasi seluruh pos PEN, terutama dana kesehatan, bakal COVID-19 bisa lebih cepat terkendali.

“Kami sekali lagi berkaca dari tahun lalu dan telah belajar dari hal itu. Kami upayakan bakal meminimalkan SILPA di tahun ini agar tidak membebani anggaran di tahun berikutnya,” ucap Febrio. (TrenAsia.com)