Menteri Investasi Bahlil Pasang Target Investasi RI Rp1.200 Triliun Tahun Depan

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyiapkan sejumlah amunisi untuk mengejar target investasi senilai Rp1.200 triliun tahun depan.

Menurut dia, ada dua senjata utama dalam mendorong percepatan realisasi investasi. Pertama, mengendalikan pandemi COVID-19 dan kedua adalah kerja kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

"Rp1.200 triliun angkanya cukup gede, tapi kami yakin bahwa angka ini mampu kita lakukan dengan satu syarat, yang pertama Covid-19 harus kita kendalikan. Yang kedua, kolaborasi antara pemerintah dan pusat ini yang penting. Kalau ini mampu kita lakukan, saya pikir clear," katanya melalui video di Instagramnya, dikutip Selasa, 30 November 2021.

Dia mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemetaan mengenai potensi-potensi investasi yang bisa digarap untuk mengungkit pemulihan ekonomi.

Namun, dia tidak secara spesifik menyebutkan titik-titik investasi karena masih merupakan arah kebijakan internal BKPM.

"Kami sudah melakukan pemetaan-pemetaan terhadap potensi investasi Rp1.200 triliun di 2022 namun saya tidak bisa mengumumkan sekaran," pungkasnya.

Kerja Sama Pusat dan Daerah

Bahlil menegaskan bahwa investasi merupakan jangkar pemulihan ekonomi yang harus digerakkan bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal ini juga telah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapar Koordinasi Nasional Investasi & Anugerah Layanan Investasi 2021 pekan lalu.

Bahlil menilai bahwa kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah selama ini masih belum kuat. Hal itu ditunjukkan oleh implementasi perizinan dan realiasasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang masih seret untuk dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Menurut catatan Kementerian Keuangan, realisasi TKDD masih rendah yakni sampai dengan Oktober 2021 tercatat sebesar 80,8% atau setara dengan Rp642,6 triliun, lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2020 yakni sebesar 91,4% atau Rp697,9 triliun.

"Satu hal yang menarik bahwa anggaran yang ada lewat APBN, itu yang ditransfer ke daerah itu lebih dari Rp700 triliun tapi Rp200 triliun belum diimplementasikan ke tingkat lapangan," papar Bahlil.

Dia pun mengajak para kepala daerah di seluruh Indonesia agar mengubah pola pengelolaan keuangan TKDD tahun depan agar lebih maksimal dan efektif.

Selain itu, dia juga mendorong agar implementasi platform perizinan online terpadu atau Online Single Submission (OSS) juga bisa segera digunakan di daerah agar bisa mengerek kran investasi daerah.

"Investor yang harus diurus jangan hanya yang besar-besar, yang kecil-kecil juga. UMKM, pengusaha dalam negeri, ini juga harus diiurus," pungkas Bahlil.

Hingga kuartal ketiga 2021, realiasi investasi tercatat mencapai Rp659,4 triliun atau 73,3% dari target Rp900 triliun.

Bahlil optimis target tersebut bisa tercapai pada akhir tahun ini.

Dia menyebut, kolaborasi antara investor dalam negeri dengan luar negeri serta investor kecil dengan investor besar terus ditumbuhkan agar memberi efek lebih terhadap ekonomi. (TrenAsia.com)