Nasib jadi THL Penyuluh Pertanian di Payakumbuh, Gaji di Bawah UMP

PAYAKUMBUH - Menjadi penyuluh pertanian yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Payakumbuh, bukanlah persoalan mudah. Perannya menjadi ujung tombak kemajuan pertanian di pedesaan. Tapi persoalan honor, jauh dari kata layak, Upah Minimum Provinsi (UMP) pun tak sampai.

Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, Depi Sastra, menjelaskan, di daerahnya itu terdapat 94 orang penyuluh pertanian, yang terdiri dari 30 orang yang berstatus ASN, 19 THL dan sisanya penyuluh swadaya. Sedangkan untuk jumlah kelompok tani, terdapat sebanyak 289.

Permasalahannya sekarang itu, satu penyuluh itu rata-rata harus mementori 10 sampai 15 kelompok tani. Artinya jumlah penyuluh dengan jumlah kelompok tani tidak seimbang imbang.

"Persoalan honor yang bisa kita berikan sesuai UMP, tetang keterbatasan anggaran. Harapan saya ada tambahan honor dari Pemprov Sumatera Barat," katanya, seperti dikutip dari situs dprd.sumbarprov.go.id

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi, mengatakan akan berupaya mewujudkan keluhan dari penyuluh pertanian di lapangan tersebut.

Ia menyebutkan untuk honor THL tersebut memang seharusnya ada tambahan dari pemerintah di provinsi. Bahkan persoalan tanggung jawab penyuluh adalah sebuah hal yang berat.

"Mereka juga sebagai ujung tombang dalam meningkatkan hasil pertanian. Tetapi honor yang diterima jauh dari UMR. Dan ini, perlu kita perhatikan secara serius," jelasnya.

Terkait dana talangan, sudah ada upaya yang dilakukan dirinya yaitu dengan membentuk pinjaman lunak tanpa bunga dan tanpa administrasi yang berbelit. Tentang program pinjaman lunak bagi petani itu, juga sudah dibicarakan dengan BI serta OJK.

"Ada sekitar 5600 petani yang bisa dipinjamkan melalui program ini. Tetapi harus ada juga komitmen dari kota kabupaten dalam membantu petani. Selain itu kita masih menunggu regulasi yang pas untuk pinjaman lunak Pemprov ini,” ucap dia.

Selain itu, Supardi mengakui banyak program-program pertanian di Sumatera Barat yang tidak terealisasi. Hal itu disebabkan banyaknya anggaran tersedot untuk penanggulangan Covid-19.

"Sebenarnya, tahun ini pertanian adalah prioritas utama di DPRD. Sudah ada anggaran yang disediakan. Tetapi, karena pandemi, anggaran banyak tersedot ke sana," sebutnya.