Pemangkasan APBN Dinilai Berisiko, Ekonom Ungkap Dampaknya

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan penghematan anggaran APBN dengan target efisiensi sebesar Rp306 triliun. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa jika tidak dilakukan dengan hati-hati, kebijakan ini bisa berdampak negatif pada perekonomian Indonesia.

Diketahui Prabowo memangkas anggaran di beberapa lembaga dan kementerian, yang berujung pada penghapusan sejumlah program kerja akibat keterbatasan biaya. Jika langkah ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak terhadap ekonomi nasional, seperti penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian investasi publik, berkurangnya penciptaan lapangan kerja, dan menurunnya produktivitas tenaga kerja.

Akhmad Akbar Susamto, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dampak makroekonomi yang dapat timbul akibat pemangkasan anggaran ini.

• Cara Mencegah Orang Lain Download Instagram Reels Anda, Lindungi Konten Anda!
• Tak Hanya KY, Kini MK Hanya Bisa Bayar Gaji Pegawai Sampai Mei 2025
• Meski Belum Kantongi Izin, iPhone 16 Bisa Tiba di RI lewat Jalur Ini

Menurutnya pemotongan anggaran, terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

“Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” kata Akbar, Rabu 5 Februari 2025.

Selain memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga dirasakan. Program-program sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan sebaiknya tidak menjadi target utama pemangkasan anggaran. 

“Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Dikatakan Akbar, resiko jika terjadi perlambatan pemulihan ekonomi, maka keberlanjutan kebijakan fiskal sangat mempengaruhi persepsi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemotongan anggaran harus disertai dengan strategi yang jelas dalam menjaga stabilitas ekonomi. 

“Jangan sampai menimbulkan ketidakpastian di kalangan dunia usaha. Karenanya, investor dan sektor swasta perlu mendapatkan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Akbar sepakat pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo sekarang ini memang suatu urgensi yang saat ini harus dilakukan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi pemotongan anggaran dalam konteks efisiensi fiskal merupakan kebijakan yang dapat dipahami. 

Terutama dalam kondisi fiskal yang kurang sehat akibat defisit anggaran yang besar dan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk program prioritas seperti program MBG dan menghindari tekanan berlebih pada utang pemerintah.

Meski demikian, Akbar mengingatkan agar kebijakan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti agar tidak menurunkan kapasitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.  “Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan dengan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” terangnya.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Amirudin Zuhri pada 05 Feb 2025 

Tulisan ini telah tayang di balinesia.id oleh Redaksi pada 13 Feb 2025