Pemerintah Sediakan Dana Rp22 Triliun untuk Perbaikan Infrastruktur Pendidikan

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah akan menyediakan dana sekitar Rp22 triliun lebih yang dipergunakan untuk layanan pemerintahan, birokrasi, sosial, dan lain-lain, terutama juga untuk pendidikan.

Hal itu dikemungkakan oleh Ma'ruf Amin untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah di Indonesia. Artinya pemerintah berusaha untuk memajukan pendidikan dengan penggunaan teknologi.

"Pemerintah telah menyiapkan dana yang dapat digunakan untuk menunjang perbaikan tersebut," katanya, seperti dikutip dari TrenAsia.com Rabu 8 Juli 2020.

Menurutnya, pendidikan digital dibutuhkan untuk mendukung program reformasi birokrasi. Karena memang pendidikan (digital) harus dimulai untuk melahirkan tenaga kerja yang siap.

"Ke depan itu kita terutama birokrasi, itu salah satu upaya dalam reformasi birokrasi itu adalah layanan digital, birokrasi digital, pemimpin digital, pokoknya semuanya serba digital,” ungkapnya.

Perkuliahan Sistem Daring

Sebelumnya, calon Rektor Universitas Siber Asia (UNSIA) Jang Youn Cho mengatakan, bakal menerapkan 100% perkuliahan dengan sistem daring pertama di Indonesia. UNSIA merupakan bentuk kerja sama antara Universitas Nasional (UNAS) dengan Hankuk University of Foreign Studies Korea.

“Universitas Siber Asia merupakan universitas siber pertama di Asia Tenggara. Kami ingin meningkatkan standar (pendidikan) Indonesia dengan standar (pendidikan) dunia,” jelasnya.

Rektor UNAS El Army Bermawi Putera juga menambahkan bahwa latar belakang penyelenggaraan penuh pendidikan digital melalui jarak jauh tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Inovasi yang akan dilakukan yaitu pitching profesor terbaik di bidangnya dari seluruh dunia, yang akan dibantu melalui tutoring. Kolaborasi dilakukan dengan semua universitas terbaik, seperti dari Amerika dan Korea,” terangnya.