Program 3 Juta Rumah: Solusi Nyata atau Sekadar Wacana untuk Gen Z?

JAKARTA - Menurut riset terbaru dari Inventure dalam Indonesia Industry Outlook (IIO) 2025, dua dari tiga Gen Z kelas menengah merasa pesimis bisa membeli rumah dalam tiga tahun mendatang. Faktor utama yang menghambat adalah tingginya harga properti (80%), pendapatan yang belum mencukupi (45%), serta kondisi pekerjaan yang tidak stabil (34%).

Secara sosiologis, Gen Z merupakan generasi sandwich yang harus menanggung beban finansial keluarga akibat krisis ekonomi global 2008 dan pandemi COVID-19. Akibatnya, alih-alih menabung untuk rumah, banyak dari mereka memilih memprioritaskan stabilitas keluarga dan kebahagiaan pribadi. 

“Apalagi kalau orang tuanya punya banyak anak, adiknya juga harus dibantu,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Rumah123, Wasudewan, dalam acara  Indonesia Industry Outlook (IIO) 2025 Conference yang diadakan secara daring, di Jakarta, dikutip Senin, 2 Juni 2025.

• Dukung UMKM, BRI Salurkan KUR Rp54,9 Triliun per April 2025
• UMKM Binaan BRI Unjuk Gigi di Pameran Kopi Dunia di AS
• BRI Liga 1 2024/2025 Sukses Besar, BRI Tegaskan Peran Sepak Bola untuk UMKM dan Olahraga

Gaya hidup yang lebih memilih konsumsi pengalaman seperti konser, liburan, dan aktivitas sosial juga menjadi faktor lain yang membuat kepemilikan rumah terasa semakin jauh. "Bukan berarti mereka enggak tertarik dengan properti, kalau mereka diberi kesempatan mungkin mereka ingin. Karena kalau soal hitung-hitungan, mereka lebih jago dari generasi sebelumnya,” tambah Wasudewan.

Pemerintah sendiri terus mendorong realisasi program pembangunan 3 juta unit rumah sebagai salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam bidang perumahan dan permukiman. 

Program hunian masif ini diharapkan memberi solusi bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah, termasuk Generasi Z. Apalagi, backlog perumahan diperkirakan mencapai 15 juta unit pada tahun 2025, naik dari data sebelumnya sebesar 9,9 juta unit pada tahun 2023. 

Untuk mendukung pembiayaan proyek berskala besar ini, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, ditugaskan secara khusus untuk menjajaki potensi investasi asing.

Sejauh ini, Fahri mengklaim pihaknya berhasil mendapatkan komitmen investasi asing senilai US$5 miliar atau sekitar Rp75 triliun dari sejumlah negara mitra, termasuk Qatar dan Turki. 

“Komitmen itu kalau kita rupiahkan itu US$ 5 billion. Berarti, kira-kira 5 kali Rp 15.000 (kira-kira) sudah Rp 75 triliun itu ready sebenarnya,” ungkap Fahri Hamzah kepada awak media di Soemitro Institute, Depok, dikutip Senin, 2 Juni 2025.

Komitmen tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan sekitar 1 juta unit rumah, yang menjadi tanggung jawab Fahri dalam pembagian tugas di internal Kementerian PKP. Namun, realisasi investasi tersebut masih berada dalam tahap negosiasi. 

• Daftar Gelombang PHK Massal 2025, Terbaru TikTok Shop
• Harga Sembako di DKI Jakarta Senin, 02 Juni 2025, Daging Sapi Murni (Semur) Naik, Gas Elpiji 3kg Turun
• GOTO hingga ANTM Jadi Saham Tercuan di LQ45

Sejumlah hambatan teknis, khususnya terkait perizinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, menjadi penghalang utama. Belum adanya tindak lanjut konkret dari kementerian induk setelah laporan penjajakan disampaikan turut memperlambat proses finalisasi kerja sama.

Fahri mendorong proses perizinan investasi dapat disentralisasi melalui mekanisme yang lebih terpadu, sebagaimana diamanatkan Satgas Perumahan, guna mempercepat pelaksanaan program. “Perizinan terlalu menyebar, harusnya ada sentralisasi perizinan, itu mandat dari Satgas tuh. Sentralisasi perizinan perumahan, itu mandat Satgas,” jelas Fahri.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pembangunan 2,73 juta unit rumah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada APBN. Oleh karena itu, skema pembiayaan dibagi menjadi dua jalur utama. 

Ara bertanggung jawab pada pengelolaan dana untuk pembangunan 2 juta unit rumah, sedangkan 1 juta unit lainnya ditargetkan berasal dari investasi asing yang dijajaki oleh Fahri Hamzah.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta mendorong pertumbuhan sektor perumahan sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Imam Hatami pada 03 Jun 2025 

Tulisan ini telah tayang di balinesia.id oleh Redaksi pada 03 Jun 2025