Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Dikhawatirkan Akan Tekan IHT, Pasal Penyamarataan Tembakau dan Narkoba Didesak untuk Dihapus

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, meminta ketentuan yang menyamaratakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam RUU Kesehatan dihapus. Alasannya, ketentuan tersebut bakal mengeliminasi industri hasil tembakau sekaligus merenggut nafkah hidup para pekerjanya. 

kabarminang

Rokok yang Disamakan dengan Narkoba di RUU Kesehatan Dapat Merugikan Petani Tembakau

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Azizi Hasbullah, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dapat menimbulkan polemik, lantaran adanya pasal yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika yang merupakan zat haram. Pasal terkait “zat adiktif” ini dinilai dapat mengancam mata pencaharian di sektor tembakau yang mayoritas adalah warga NU.

Ilustrasi Petani Tembakau/Foto: Shutterstock

Anda Harus Baca, 20 Persen Kematian Jantung Koroner Disebabkan oleh Tembakau


Para pelaku Industri Hasil Tembakau, mulai dari petani, pekerja, pedagang, hingga konsumen dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius jika RUU ini disahkan.


Rokok Dianggap Sama dengan Narkoba, Nasib Industri Hasil Tembakau di Ujung Tanduk

Rokok disejajarkan dengan narkoba

Industri Tembakau Terancam Mati Buntut RUU Kesehatan Sejajarkan Tembakau dengan Narkoba

JAKARTA - Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law yang sedang digodok pemerintah menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu yang menjadi sorotan yaitu penyetaraan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam satu kelompok zat adiktif. 

RUU Kesehatan Sejajarkan Tembakau Dengan Narkoba, Pakar Hukum Berpendapat: Bisa Picu Masalah Besar

JAKARTA – Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan dengan metode omnibus law harus mengedepankan tata cara penyusunan produk hukum yang baik agar tidak memunculkan masalah baru. Sebab, dalam draf rancangan beleid tersebut ada sejumlah ketentuan yang berpotensi memunculkan masalah yang lebih besar.