Menteri Basuki Ungkap RI Bakal Bangun 47 Apartemen untuk ASN, TNI, Polri di IKN

Para aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang ditugaskan ke Ibu Kota Nusantara telah disiapkan 47 apartemen.

"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri," sebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 30 Januari 2023.

Disebutkan, ASN jumlahnya mencapai 11 ribu, TNI-Polri sekitar 5 ribu. Dijelaskan, pmbangunan hunian tersebut ditargetkan bisa dimulai pada Juni-Juli tahun 2023 agar bisa selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024.

Dengan demikan, nantinya, apartemen tersebut akan berstatus sebagai rumah dinas bagi para aparat yang bertugas. Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada yang tapak yang bisa dibeli.

"Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana," sambungnya.

Alasan pemilihan model hunian berupa apartemen adalah agar sesuai dengan konsep hutan kota atau forest city di IKN. Dengan konsep tersebut, pembangunan hunian tidak akan banyak memakan lahan.

Hal itu sesuai konsep forest city, kalau dia enggak (berbentuk) tower, dia makin menyebar. Ini kan supaya tidak merusak, terlalu banyak memotong hutan.

• Rencana Kanaikan Biaya Ibadah Haji 2023, Calon Jemaah Haji Sumbar Diimbau Tetap Tenang
• AJI Berkomitmen Jaga Independensi Jurnalis dan Keamanan Digital Masyarakat Sipil Selama Pemilu
• Ini Susunan Jajaran Komisaris dan Direksi Semen Baturaja (SMBR) yang Baru

Kata Menteri PUPR, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar jajarannya melakukan survei terkait kebutuhan hunian tersebut. Dengan demikian, ASN diharapkan bisa memiliki pilihan antara rumah tapak atau apartemen.

Dengan demikan, harus dilakukan survei siapa yang bersedia tnggal di apartemen, siapa yang mau landed sebagaimana raha Presiden Jokowi.

Diperkirakan pembangunan apartemen akan menelan anggaran sebesar Rp9,4 triliun. Adapun untuk pembiayaannya akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Yang ini, yang diputuskan, tadi (dari) APBN karena rumah dinas. (Nilainya) Rp9,4 triliun," tandasnya.  (BaliNesia.id)