Mendag Temukan 515 Ton MinyaKita Tersimpan di Gudang BKP, Ternyata Ini Alasannya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menemukan sekitar 515 ton stok MinyaKita yang diproduksi pada Desember 2022 di PT Bina Karya Prima (BKP) tidak didistribusikan karena belum mendapatkan Domestik Market Obligation (DMO).

Hal ini dilakukan Mendag bersama Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi mendadak(sidak) terhadap ketersediaan produk minyak goreng merek MinyaKita di PT Bina Karya Prima (BKP) di Marunda, Jakarta Utara.

Dari temuan tersebut, Zulhas memastikan bahwa sebanyak 500 ton MinyaKita akan segera disalurkan ke pasar tradisional. Dengan target dalam tiga hari ke depan bisa didistribusikan ke pasar kawasan Jawa baru lanjut ke Sumatera.

“Kemendag bersama Satgas Pangan melakukan pengawasan di lapangan. Hasilnya, ditemukan stok MinyaKita sekitar 515 ton yang diproduksi PT BKP pada bulan Desember 2022. Perusahaan ini mengaku tidak mendistribusikannya karena belum mendapatkan domestic market obligation (DMO),” kata Zulhas setelah melakukan sidak di PT Bina Karya Prima Gudang Ex Hargas di Marunda, Jakarta Utara dilansir pada Rabu, 8 Februari 2023.

• Masjid Sirvani dan Citadel juga Roboh Akibat Gempa di Turki
• Polisi Periksa 5 Saksi Atas Aksi Klitih Pembacokan di Nol KM Jogja
• Terhitung 2024, DKI Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia

Selain itu pihaknya akan menahan distribusi MinyaKita ke ritel modern juga akan dikurangi terlebih dahulu, demi memasok pasar tradisional. Hal ini diakibatkan oleh pasokan minyak yang minim karena membeludaknya konsumen sedangan stok yang ada tidak mencukupi.

Sebelumnya, MinyaKita atau minyak subsidi yang digagas Kementerian Perdagangan (Kemendag) disebut mulai langka di pasaran. Harganya pun tidak lagi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14.000 per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menepis bahwa stok MinyaKita menipis di pasaran. Akan tetapi, konsumen yang membeli minyak subsidi ini tidak sesuai dengan sasaran yang ditentukan pemerintah sebelumnya.

Pemerintah tengah melakukan sidak ke beberapa tempat distribusi untuk meningkatkan stok MinyaKita dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan atau naik 50% dari sebelumnya.

"Stoknya bukan menipis, MinyaKita ini stoknya harusnya 300 ribu ton sebulan. Harusnya dibeli ibu-ibu yang layak membeli itu dengan KTP," katanya kepada awak media di Hotel JS Luwansa Jakarta pada Kamis, 2 Februari 2023.